BANDUNG - Pemerintah didesak memperbanyak industri
pengolahan kakao dalam negeri berskala kecil menengah menyusul rencana
pemerintah mematok bea keluar (BK) biji kakao antara 10% sampai 30%.
Penasihat Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) Jawa Barat Iyus Supriatna mengatakan pemerintah harus memperbanyak industri kakao berskala kecil menengah agar produksi biji mentah mampu diserap di dalam negeri.
Dia menjelaskan untuk satu industri pengolahan kakao bersakala kecil menengah hanya membutuhkan biaya Rp100 juta-Rp200 juta.
Menurutnya, industri pengolahan kakao tersebut nantinya dikelola oleh kelompok tani atau koperasi sehingga keuntungan yang didapatkan petani benar-benar terdongkrak.
“Industri tersebut nantinya mengolah dulu produk turunan kakao seperti tepung, butter, dan lainnya. Dengan demikian, ketika dijual akan mendapatkan nilai tambah,” ujarnya kepada Bisnis,com, Senin (23/2/2015).
Dia menjelaskan bila pemerintah memaksakan mematok BK tanpa ada solusi nyata, petani khawatir harga ditentukan oleh satu pihak saja yakni perusahaan.
"Kami khawatir harga justru menjadi permainan perusahaan. Bagaimana bila harga biji kakao rendah saat pasokan dalam negeri melimpah. Ini yang harus dipikirkan bersama,” ujarnya.
Dia menyebutkan idealnya BK biji kakao tidak lebih dari 10%. Oleh karena itu, pemerintah jangan hanya berpatokan pada alasan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan menetapkan BK tinggi tanpa ada solusi untuk petani.
Kementerian Pertanian mencatat pada 2014 produksi biji kakao mencapai 709.000 ton, sedangkan pada tahun ini produksi diperkirakan mencapai 791.000 ton.
Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan (Disbun) Jabar Yayan Cahya Permana mengaku saat ini mayoritas petani masih menjual biji kakao mentah tanpa proses pengolahan terlebih dulu.
Padahal, lanjutnya, bila biji kakao mentah diolah, petani memiliki nilai tambah karena harga jual biji mentah dan yang telah diolah cukup berbeda jauh.
Penasihat Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) Jawa Barat Iyus Supriatna mengatakan pemerintah harus memperbanyak industri kakao berskala kecil menengah agar produksi biji mentah mampu diserap di dalam negeri.
Dia menjelaskan untuk satu industri pengolahan kakao bersakala kecil menengah hanya membutuhkan biaya Rp100 juta-Rp200 juta.
Menurutnya, industri pengolahan kakao tersebut nantinya dikelola oleh kelompok tani atau koperasi sehingga keuntungan yang didapatkan petani benar-benar terdongkrak.
“Industri tersebut nantinya mengolah dulu produk turunan kakao seperti tepung, butter, dan lainnya. Dengan demikian, ketika dijual akan mendapatkan nilai tambah,” ujarnya kepada Bisnis,com, Senin (23/2/2015).
Dia menjelaskan bila pemerintah memaksakan mematok BK tanpa ada solusi nyata, petani khawatir harga ditentukan oleh satu pihak saja yakni perusahaan.
"Kami khawatir harga justru menjadi permainan perusahaan. Bagaimana bila harga biji kakao rendah saat pasokan dalam negeri melimpah. Ini yang harus dipikirkan bersama,” ujarnya.
Dia menyebutkan idealnya BK biji kakao tidak lebih dari 10%. Oleh karena itu, pemerintah jangan hanya berpatokan pada alasan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan menetapkan BK tinggi tanpa ada solusi untuk petani.
Kementerian Pertanian mencatat pada 2014 produksi biji kakao mencapai 709.000 ton, sedangkan pada tahun ini produksi diperkirakan mencapai 791.000 ton.
Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan (Disbun) Jabar Yayan Cahya Permana mengaku saat ini mayoritas petani masih menjual biji kakao mentah tanpa proses pengolahan terlebih dulu.
Padahal, lanjutnya, bila biji kakao mentah diolah, petani memiliki nilai tambah karena harga jual biji mentah dan yang telah diolah cukup berbeda jauh.
“Saat ini harga kakao di
Jabar ada pada kisaran Rp16.000-Rp20.000 per kg biji kering yang sudah
difermentasi dan siap dikirim ke Tangerang,” ujarnya.
Dia menyebutkan sentra perkebunan kakao di Jawa Barat sendiri ada pada Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dan beberapa wilayah di Kabupaten Ciamis seperti Kecamatan Cisaga, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Padaherang.
Dia menyebutkan sentra perkebunan kakao di Jawa Barat sendiri ada pada Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dan beberapa wilayah di Kabupaten Ciamis seperti Kecamatan Cisaga, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Padaherang.
